Persatuan jurnalis di Mesir mengecam pemerintahan Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang menekan kebebasan pers. Langkah Sisi ini dianggap sebagai pernyataan perang terhadap jurnalisme.

“Tahun ini kami menandai Hari Kebebasan Pers Dunia, dengan kondisi Mesir yang telah terpuruk. Alih-alih melihat pemerintah mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi situasi ini, kami malah mendapati mereka melancarkan perang terhadap jurnalis dan jurnalisme,” terang Yahya Qalash, yang mengepalai serikat jurnalis pada konferensi pers, yang dilansir Press TV (4/5/2016).

Tekanan yang diberikan pemerintah mencakup menyelidikan terhadap kantor media penyedia informasi dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga adanya sensor sebelum publikasi.

Sementara itu, aktivis hak asasi menasia juga menuduh Sisi telah menjalankan pemerintahan secara ultra-otoriter, yang menekan keras semua oposisi sejak jatuhnya Mohammad Morsi pada tahun 2013.

Pada 1 Mei 2016, tindakan aparat keamanan memicu kemarahan media dan oposisi karena melakukan penyerbuan dan menangkap dua orang jurnalis yaitu Amr Badr dan Mahmud el-Sakka, dengan tuduhan telah menghasut untuk melakukan protes.

Juru bicara Partai Dostour, Khaled Dawoud, mengatakan bahwa penyerbuan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

“Pasal nomor 70 dari hukum internal kami menyatakan bahwa jika kepolisian ingin memasuki atau melakukan penyelidikan ke dalam kantor berita, maka mereka harus mendapatkan izin, dan ada perwakilan yang hadir dari kepala penyiaran,” jelas dia.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada presiden, atau perdana menteri, atau menteri di kabinet, yang berani melakukan sesuatu seperti ini. Menurut undang-undang, hanya jaksa yang memiliki wewenang untuk menyelidiki langsung serikat pers. Sementara kemarin, ada lebih dari 40 orang polisi yang masuk menggerebek kantor dan bertindak kasar, yang mengakibatkan seorang petugas keamanan kantor menderita luka-luka,” tambah dia.