Arab Saudi melanjutkan aksi represif terhadap warganya sendiri. Kementerian urusan Bimbingan Islam Arab Saudi menyatakan pelarangan segala bentuk ceramah maupun pertemuan di masjid yang dilakukan para imam jemaah tanpa izin dari otoritas keamanan negara Arab itu.

Sebelumnya, kementerian bimbingan Islam Arab Saudi melarang penyebaran majalah di berbagai sekolah seluruh negeri, kecuali mendapatkan izin terbit dari wakil menteri terkait. Meningkatnya pengetatan tersebut berlangsung di saat rezim Al Saud mengerahkan seluruh fasilitas yang dimilikinya dari penjualan minyak mentah dan sumber pendapatan lain untuk penyebaran ajaran Wahabi.

Berbagai pihak mengungkapkan besarnya anggaran yang digelontorkan Arab Saudi untuk penyebaran pemikiran Wahabisme dan ekstremisme takfiri. Terkait hal ini, Chris Murphy, senator AS di Komite Hubungan Luar Negeri AS mengungkapkan, Arab Saudi menggelontorkan dana sebesar satu milyar dolar untuk penyebaran Wahabisme.

Kebijakan ketat yang diambil pemerintah Arab Saudi untuk membatasi arena politik, sosial dan budaya negara ini menunjukkan kepada publik dunia mengenai esensi rezim Al Saud melebihi sebelumnya. Al Saud adalah rezim diktator yang kinerjanya berpijak pada perilaku ekstrem. Sebagaimana rezim diktator lainnya, Al Saud melanjutkan aksi represif terhadap warganya sendiri.

Sementara itu, lembaga HAM melaporkan jumlah tahanan politik di Arab Saudi mencapai sekitar 30.000 orang. Jumlah tersebut menunjukkan dalamnya masalah pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Al Saud.Tidak diperhatikannya hak asasi warga Saudi oleh pemerintah Riyadh dan penentangan keras rezim Al Saud terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola negara, sehingga dari sisi politik dan sosial Arab Saudi dipandang oleh publik dunia dewasa ini sebagai negara yang masih menerapkan aturan abad pertengahan.Tidak ada simbol demokrasi seperti pemilu, partai politik, kebebasan pers di Arab Saudi.

Dalam pemerintahan monarki absolut sebagaimana diterapkan Arab Saudi, rakyat tidak memiliki tempat dalam partisipasi politik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebab penguasaan penuh rezim Al Saud terhadap seluruh fasilitas Arab Saudi, dan ketidakmampuan mereka menjawab penyebab terjadinya korupsi dan nepotisme yang dilakukan penguasa dan kroni-kroninya.

Meskipun memiliki sumber daya alam melimpah terutama minyak bumi, tapi sebagian rakyat Arab Saudi menghadapi masalah ekonomi, seperti keterbatasan tempat tinggal, kemiskinan dan pengangguran, yang memicu protes luas rakyat negara Arab itu.

Meningkatnya aksi represif yang dilakukan rezim Al Saud terhadap rakyatnya sendiri dilakukan dalam rangka membungkam segala bentuk suara protes rakyat di negara Arab itu. Tapi berlanjutnya protes damai rakyat terhadap pemerintah Riyadh, dan penegasan putra Sheikh Nimr Baqir Al-Nimr terhadap berlanjutnya protes damai memperjuangkan kebebasan dan reformasi di Arab Saudi sebagaimana dilakukan ayahnya, menunjukkan keseriusan gerakan protes rakyat Arab Saudi terhadap rezim despotik Al Saud.[tvshia/IRIB Indonesia]