Bersamaan dengan represi internasional terhadap pemerintah Myanmar untuk meratifikasi hak sipil bagi etnis Muslim Rohingya di parlemen negara ini, kaum Budha radikal dilaporkan menentang pemberian konsesi paling minim kepada Muslim negara ini.

Meski Presiden Thein Sein mendapat tekanan internasional untuk mengakui kewarganegaraan dan hak sipil umat Muslim, ia mulai melancarkan trik untuk mengurangi represi internasional dengan memberi kartu pengenal sementara kepada etnis Muslim. Namun sepertinya etnis Budha yang radikal pun menentang pemberian hak paling minim tersebut.

Berdasarkan program pemerintah Myanmar, Muslim Rohingya bisa mendapat sedikit hak sipil dengan syarat bersedia mencantumkan kewarganegaraan Bangladesh di kartu tanda pengenal sementara atau yang dikenal dengan Kartu Putih. Meski keputusan pemerintah nantinya menimbulkan kesulitan serius bagi Muslim Rohingya mengingat penolakan mayoritas mereka menerima identitas sebagai warga Bangladesh, namun sepertinya etnis Budha masih tetap tidak rela dengan konsesi ini dan terus memprotes program pemerintah ini.

Apalagi parlemen Myanmar pada dua Februari meratifikasi undang-undang baru yang memutuskan etnis Muslim dapat memiliki Kartu Putih dan dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di referendum amandemen undang-undang dasar.

Untuk saat ini sangat sedikit Muslim Rohingya di Myanmar memiliki kewarganegaraan Myanmar, namun mayoritas mereka memiliki kartu tanda pengenal sementara “Kartu Putih”. Sementara itu, meski sampai saat ini pemerintah Myanmar belum menentukan kepastian penyelenggaraan referendum amandeman undang-undang dasar, namun etnis Budha ekstrim telah melontarkan ancaman yang transparan kepada umat Muslim. Mereka mengatakan, pekan depan akan menggelar aksi demo memprotes keputusan parlemen memberi hak Muslim Rohingya untuk ikut dalam referendum amandeman undang-undang dasar.

Hingga saat ini, serangan Budha ekstrim kepada Muslim Rohingya dan pembantaian terorganisir terhadap kubu minoritas ini menimbulkan pengaruh besar terhadap pemerintah Myanmar meski lambat. Misalnya saja, pemerintah khususnya aparat keamanan negara ini berulang kali didakwa bekerjasama dengan etnis Budha ekstrim dalam aksi pemusnahan Muslim negara ini.

Meski berbagai represi hingga kini belum mampu memaksa pemerintah Myanmar memberi hak penuh kepada seluruh Muslim negara ini, khususnya Muslim Rohingya, namun sepertinya konsesi paling minim ini membuat kelompok Budha ekstrim tak tahan dan mereka berencana memprotes keputusan pemerintah serta parlemen yang memberi hak tersebut kapada umat Muslim, khususnya Kartu Putih.

Mayoritas pengamat menilai sikap pemerintah Myanmar yang terkesan menunda-nunda proses pengadilan bagi etnis Budha ekstrim serta sikap pemerintah yang menolak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga Myanmar memiliki pengaruh pada gerakan provokasi kelompok radikal negara ini. Pengamat meyakini sikap pemerintah Myanmar ini telah membuat etnis Budha radikal semakin bebas membantai etnis Muslim di negara ini. pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar diyakini berbagai sumber sebagai genosida.

Sejak tahun 2012, ketika serangan sadis etnis Budha radikal kepada Muslim negara ini bukan saja menimbulkan korban besar di pihak umat Muslim, namun juga Muslim yang masih tinggal di Myanmar tidak mendapat pelayanan pemerintah karena tidak diakui sebagai warga negara ini. Di antaranya adalah Muslim Myanmar tidak memiliki hak untuk berpartisipasi di pemilu. [TvShia/IRIB Indonesia]