Otorita Ramallah dan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) mendukung sikap Perdana Menteri Palestina di Jalur Gaza, Ismail Haniyeh untuk mencapai rekonsiliasi nasional.

Mahmoud Abbas, Ketua Otorita Ramallah mengapresiasi sikap Haniyeh tentang rekonsiliasi nasional dan pembebasan sejumlah anggota gerakan Fatah di Gaza. Ia menilai sikap tersebut sebagai tanda kejujuran Haniyeh untuk menghapus perselisihan di antara kelompok-keompok di Palestina.

Para pejabat Hamas menegaskan bahwa persatuan nasional dapat mengakhiri perselisihan di antara kelompok di Palestina. Dengan demikian, mereka dapat mengesampingkan perbedaan dan  bersatu melawan penjajahan rezim Zionis Israel.

Sikap Hamas atas rekonsiliasi nasional selalu menunjukkan komitmen gerakan tersebut terhadap prinsip dan cita-cita bangsa palestina. Haniyeh dalam konferensi pers di departemen dalam negeri Palestina di Gaza pada Senin, 6 Januari, mengkonfirmasikan berbagai keputusan dan langkah penting untuk mencapai rekonsiliasi nasional.

Ia mengatakan, semua warga gaza yang meninggalkan wilayah ini akibat perselisihan internal, dapat kembali lagi ke Gaza dan berkumpul bersama keluarga mereka.

PM Palestina di Gaza lebih lanjut menandaskan bahwa perwakilan gerakan Fatah di dewan legislatif Palestina dapat mengunjungi Gaza, dan tahun 2014 adalah tahun rekonsiliasi nasional.

Haniyeh menuturkan, "Pemerintah Hamas akan mengizinkan semua anggota Fatah yang berasal dari Gaza dan yang meninggalkan Gaza (tahun 2007) untuk kembali, tanpa prasyarat."

Ia menambahkan, pihak berwenang di Gaza juga akan membebaskan sejumlah kecil anggota Fatah yang dipenjara di Gaza untuk alasan keamanan. Haniyeh menggambarkan langkah itu sebagai upaya untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional.

PM Palestina di Gaza mengatakan, "Kami telah berjanji orang-orang kami akan mengambil keputusan yang akan memperkuat front internal Palestina dan membuka jalan bagi rekonsiliasi."

Faksi Palestina Fatah dan Hamas pada tahun 2011 menandatangani kesepakatan rekonsiliasi untuk membentuk pemerintah persatuan transisi yang seharusnya membuka jalan bagi pemilu legislatif sebelum akhir Mei 2012. Namun, proses tersebut gagal dan belum dilaksanakan.Pada tanggal 17 Januari 2013, dua faksi Palestina yang bersaing itu sepakat untuk menghidupkan kembali konsultasi atas kesepakatan pada akhir bulan.Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan di Kairo, ibukota Mesir.

 Tak diragukan lagi, Gaza dan Tepi Barat selama ini mengalami kerugian besar akibat perpecahan pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Kedua kawasan itu menjadi bulan-bulanan penindasan dan kebijakan ekspansionis rezim Zionis.

Israel hingga kini masih memblokade Gaza dari darat, laut dan udara, bahkan wilayah itu berulang kali telah menjadi target serangan udara rezim Zionis yang menyebabkan hancurnya berbagai fasilitas dan infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, pusat-pusat ekonomi dan pendidikan dan lain sebagainya.

Sementara itu, Tepi Barat selalu menjadi sasaran kebijakan perluasan pemukiman ilegal oleh Israel. Perdana Menteri Rezim Zionis, Benyamin Netanyahu menegaskan, pembangunan distrik-distrik Zionis di jantung Tepi Barat dan Timur al-Quds akan berlanjut dan Tel Aviv tidak akan berunding dengan Palestina mengenai pembangunan-pembangunan distrik tersebut. Hal itu berarti bahwa distrik-distrik Zionis di berbagai wilayah Palestina akan menjadi bagian dari Palestina pendudukan (Israel).  [Tvshia/Irib]