Di tengah mulai hangatnya hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Eropa dan Asia dengan Iran, institusi finansial dan perbankan serta perusahaan besar dunia masih mengkhawatirkan sanksi AS terhadap Tehran.

Mayoritas bank-bank besar masih ragu untuk menggandeng Iran akibat berbagai faktor, salah satunya sanksi besar AS sebelumnya, dan kekhawatiran Washington kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Untuk mengatasi khawatiran tersebut, para pejabat AS dan perwakilan institusi perbankan dan finansial 15 negara dunia mengadakan pertemuan membahas dimulainya hubungan mereka dengan Iran.

Almonitor melaporkan, lobi para pejabat AS mengenai masalah tersebut tidak membuahkan hasil. Pasalnya, negara-negara Eropa menyerukan kepada perusahaan investasi di kawasan ini untuk memanfaatkan peluang dengan menjalin interaksi dengan Iran, yang termasuk salah satu pasar terbesar dewasa ini.

Fakta di lapangan menunjukkan kebijakan luar negeri Eropa dan AS mengenai implementasi JCPOA sangat berseberangan. Masalah tersebut menimbulkan kerugian bukan hanya bagi Iran, tapi juga pihak-pihak yang berbisnis dengan Tehran.

Pejabat kementerian luar negeri dan keuangan AS dalam sebuah seminar yang digelar pekan lalu melakukan pertemuan dengan perwakilan dua bank Swiss, yaitu Union Bank of Switzerland (UBS) dan Credit Suisse. Juru bicara UBS mengatakan bank ini tidak berniat menjalin transaksi dengan perbankan Iran. Ditegaskannya, saat ini tidak ada perubahan dalam kebijakan umum AS mengenai aktivitas perdagangan dengan Iran.

Sebelumnya, asosiasi perbankan Inggris menyatakan bank-bank negara ini membutuhkan transparansi lebih besar dari pejabat AS.

Skynews baru-baru ini melaporkan, Asosiasi perbankan Inggris sepakat untuk membentuk komisi khusus guna mengkaji dampak pencabutan sanksi internasional terhadap Iran dengan tujuan untuk memulai hubungan perbankan dengan Tehran.

Dilaporkan, saat ini Inggris lebih merugi dibandingkan Prancis, Jerman dan Italia akibat sanksi AS terhadap Iran.

Menyikapi kondisi demikian, tim diplomasi Iran pasca perundingan nuklir secara serius menjalankan diplomasi ekonomi dengan poros transparansi pencabutan sanksi finansial dan perbankan. Sebab, hubungan perdagangan dan ekonomi antara Iran dan negara-negara dunia membutuhkan komitmen pihak AS dalam pencabutan sanksi penuh.

Faktanya, AS tidak menjalankan komitmennya terhadap implementasi JCPOA, dan PBB harus mengambil tindakan tegas menyikapi masalah tersebut.

Selain itu, Pemerintah AS dengan kebijakan destruktifnya terhadap Iran berupaya menjarah aset negara ini. Vonis pengadilan AS mengenai penggunaan aset Iran yang dibekukan dengan dalih terorisme merupakan ancaman serius terhadap hukum internasional.