Irak melarang kehadiran jurnalis dan menutup kantor Al Jazeera yang terletak di kota Baghdad. Media yang didanai Qatar ini dituduh telah menghasut kekerasan dan sekterianisme. Komisi Komunikasi dan Media Irak menyatakan bahwa lisensi jaringan Al-Jazeera akan dicabut selama satu tahun.

Seperti dilaporkan Middle East Eye (29/4/2016), staf Al Jazeera juga dilarang untuk memasuki Irak, dan otoritas yang berwenang akan mempersulit visa masuk.

Orang dalam Al Jazeera, mengungkapkan kepada MEE bahwa media tersbut tertangkap ketika “mengobarkan api” atas chaosnya politik di Irak, ketika faksi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haider Al Abadi dan mantan PM Irak Nouri Al Maliki berebut untuk bisa menguasai pemerintahan.

Al Jazeera, dalam pernyataannya pada hari Rabu mengatakan bahwa lisensinya di Irak akan dibekukan , dan jurnalis juga dilarang dengan alasan telah menyalahi aturan penyiaran. Pihaknya mengaku terkejut atas keputusan ini, dan berjanji akan tetap melanjutkan meliput berita di Irak untuk para pemirsa di seluruh dunia.

“Keputusan dari Komisi Komunikasi dan Media Irak kontradiksi dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah Irak terkait kebebasan berpendapat. Kami berharap bahwa Baghdad bisa melakukan peninjauan ulang sesegera mungkin, sebagai perwujudan kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi Irak,” tegas pernyataan Al Jazeera.

Al Jazeera sendiri telah dilarang beroperasi sejak tahun 2003 di Irak, namun dengan berbagai pertimbangan, media ini bisa beroperasi kembali. Mesir juga melarang Al Jazeera, dan menahan sekitar 3 jurnalisnya selama lebih dari tiga tahun saat adanya kudeta terhadap Mohammad Mursi. Bahrain dan Aljazair juga turut melarang Al Jezeera.

Media ini sejak lama memiliki reputasi buruk karena seringnya melakukan fitnah, propaganda, dan penyesatan informasi dalam setiap kemelut yang terjadi di Timur Tengah. Ulasan selengkapnya tentang Al Jazeera,

dari LI