Sumber-sumber politik Yaman dalam perundingan di Kuwait menyatakan bahwa delegasi Arab Saudi menolak keras kesepakatan mengenai optimalisasi gencatan senjata di Yaman.

Sebagaimana dilansir al-Alam, Rabu (27/4), sumber-sumber itu menyebutkan bahwa ketua delegasi pihak Arab Saudi Abdelmalik al-Mekhlafi menyampaikan penolakan kerasnya terhadap seruan Utusan Khusus PBB untuk Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmad supaya gencatan senjata di Yaman dioptimalkan.

Al-Mekhlafi beralasan bahwa serangan udara dan penerbangan jet tempur pasukan koalisi pimpinan Saudi di angkasa Yaman merupakan jaminan bagi pihak Saudi dalam perundingan yang sedang berlangsung di Kuwait.

Di pihak lain, ketua delegasi nasional Yaman dan juru bicara resmi gerakan Ansarullah Mohammed Abdulsalam usai pertemuan dengan Emir Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah menyatakan bahwa berlanjutnya serangan udara dan pengerahan pasukan akan memacetkan proses perundingan.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen pada penyelesaian krisis Yaman yang adil dan menjamin partisipasi dan rekonsialiasi semua pihak, serta menolak pemaksaan kelompok tertentu untuk berkuasa sendirian.

“Tentu kami terus memantau lapangan, mengawal komisi rekonsialisi dan ketentraman serta komisi-komisi lokal yang ada di enam provinsi. Kami menjalin komunikasi intensif dengan lapangan sekaligus dengan PBB dan masyarakat internasional,” ungkapnya.

Al-Khalej Online,melaporkan bahwa delegasi Ansarullah dan Kongres Rakyat Yaman Selasa malam (26/4) menyatakan persetujuannya dengan agenda kerja perundingan damai.

Menurut al-Khalej Online, agenda kerja ini diupayakan untuk merealisasikan empat poin yang mengemuka dalam resolusi PBB No. 2216.
Al-Mekhlafi mengatakan bahwa kesepakatan pertama yang telah dicapai dalam perundingan ialah menyangkut agenda kerja perundingan.

Adapun lima poin dalam resolusi PBB tersebut ialah penarikan mundur milisi Ansarullah dan pasukan loyalis mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dari kota-kota yang mereka rebut pada tahun 2014, penyerahan senjata berat, pemulihan lembaga-lembaga negara, pertukaran tawanan dan dimulainya kembali proses politik.

tvshia/liputanislam