Para diplomat Belanda mengajukan draf resolusi di Dewan HAM PBB menuntut pengiriman delegasi untuk menyelidiki kejahatan perang Arab Saudi di Yaman.      

Enam bulan berlalu sejak Arab Saudi melancarkan serangan militer ke Yaman. Data menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Arab Saudi di Yaman merupakan bukti nyata kejahatan perang, kejahatan anti-kemanusiaan dan kejahatan anti-perdamaian. Tiga tindak kriminal yang telah disebutkan dalam ketentuan Mahkamah Pidana Internasional dan akan menjadi alasan pencabutan kekebalan para politisi jika terbukti terlibat.       

Lebih dari 4.500 warga Yaman tewas dan 1,5 juta lainnya terlantar. 21 juta warga Yaman atau sekitar 80 persen dari total populasi negara itu kesulitan mendapat makanan dan dua juta di antaranya adalah anak-anak yang mengalami gizi buruk. Itu merupakan data yang dirilis berbagai lembaga internasional terkait dampak dari kejahatan Arab Saudi.      

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Pidana Internasional, catatan tindak kriminal itu akan mencabut kekebalan hukum para politisi dan mereka akan diadili.      

Di tengah kebungkaman negara-negara pengklaim HAM dan juga Dewan Keamanan PBB serta Mahkamah Pidana Internasional, Amnesti Internasional menuding Arab Saudi menggunakan bom kluster terhadap rakyat Yaman dan menuntut pembentukan komite pencari fakta untuk menyelidiki kejahatan Arab Saudi.       

Amnesti Internasional sebelumnya juga menuntut pembentukan komite tersebut dalam laporan kepada Dewan HAM PBB tentang kejahatan perang Arab Saudi di Yaman. Belanda pada 24 September 2015 juga mengajukan draf resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk penyelidikan kejahatan Saudi.      

Rezim al-Saud tersohor dengan pengabaian kritik dan kecaman internasional dalam banyak masalah. Sama seperti rezim Zionis Israel, Arab Saudi juga seakan kebal di hadapan kritikan PBB maupun dunia. Hal itu disebabkan dukungan politik dan media negara-negara adidaya Barat khususnya Amerika Serikat kepada rezim Riyadh.[Tvshia13/IRIB Indonesia]