Babak baru langkah-langkah Amerika Serikat untuk menghalangi kembalinya para pengungsi Palestina ke  tanah air mereka menyulut respon negatif dari bangsa Palestina. Front  Rakyat untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine/PFLP) memperingatkan upaya terbaru Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk mencegah pulangnya para pengungsi Palestina dengan cara tetap menampung mereka di Australia dan berbagai negara lainnya.

Rabah Mohanna, anggota Biro Politik PFLP dalam konferensi persnya baru-baru ini memperingatkan Otorita Ramallah karena sepakat dengan inisiatif "munafik" Kerry untuk mencegah kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah air mereka dengan tetap menampung mereka di berbagai negara dunia. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelayanan terhadap rezim Zionis Israel.

Diterimanya para pengungsi Palestina di berbagai negara termasuk Australia dan Kanada adalah bagian dari usulan Menlu AS dalam perundingan damai antara Otorita Ramallah dan Israel.

Kebijakan pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka untuk menstabilkan posisi rezim Zionis di berbagai wilayah pendudukan adalah sebuah agenda yang telah diterapkan sejak berdirinya rezim ilegal tersebut. Kebijakan itu telah menyebabkan jutaan warga Palestina mengungsi ke berbagai negara dunia. Keberadaan 5,5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara dunia adalah sebuah tragedi yang diciptakan Israel untuk bangsa Palestina.

Rezim Zionis adalah sebuah rezim ilegal dan tidak memiliki "komponen" untuk membentuk sebuah pemerintahan, di mana rezim haram ini dengan berbagai trik selalu berusaha menetapkan pendudukannya di Palestina dan membalikkan fakta terkait hal itu. Rezim Zionis tidak memiliki wilayah untuk membentuk sebuah pemerintahan dan juga tidak memiliki populasi penduduk yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan itu.

Dalam situasi saat ini, rezim Zionis dengan berbagai cara dan klaim-klaim palsunya serta retorika bohong, berusaha menjustifikasi kebijakan ekspansionisnya. Sejak munculnya Zionisme, slogan "wilayah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa wilayah" adalah panduan langkah-langkah Zionis. Pesan dari slogan itu adalah di wilayah Palestina, bangsa Palestina tidak memiliki hak untuk tinggal di sana. Oleh karena itu, dunia harus menerima pengungsi Palestina.

Zionis yang tidak memiliki wilayah akhirnya menduduki Palestina, dan untuk memecahkan solusi mengenai kependudukan, rezim Zionis menerapkan berbagai cara termasuk mendorong orang-orang Yahudi dunia untuk imigrasi ke Palestina pendudukan dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.

Negara-negara Barat terutama AS yang menjadi pendukung utama rezim Zionis, melakukan langkah yang sejalan dengan agenda rezim tersebut untuk mencegah kembalinya pengungsi Palestina kembali ke tanah air mereka. Menampung secara permanen para pengungsi Palestina di berbagai negara tempat mereka mengungsi adalah salah satu agenda bersama Washington dan Tel Aviv. Agenda tersebut merupakan penyempurna dari rencana konspirasi AS dan Barat sebelumnya untuk menanggapi krisis Palestina.

Proses perdamaian di Timur Tengah yang terbentuk pada tahun 1991 atas arahan dan rancangan AS dan Barat adalah sebuah proses yang berbahaya dan rumit, di mana tujuan dari upaya tersebut adalah untuk sepenuhnya mencabut hak-hak bangsa Palestina.

Inisiatif baru AS seperti pertukaran wilayah adalah sebuah langkah untuk mendominasi penuh sebagian besar wilayah yang diduduki oleh Israel. Upaya tersebut juga dianggap sebagai gerakan halus untuk mengusir warga Palestina.

Langkah-langkah baru AS dan Israel untuk mencegah pulangnya para pengungsi Palestina dilakukan ketika resolusi-resolusi PBB termasuk Resolusi 194 dengan jelas menegaskan realisasi hak dan kembalinya semua pengungsi Palestina ke tanah air mereka dan memberikan kompensasi kepada mereka. [tvshia/Irib Indonesia]