Sejak kehadiran 10 perwakilan warga Syiah Sampang yang bersepeda dari Surabaya-Jakarta tanggal 16 Juni 2013 beberapa hari yang lalu, maka hampir tiap hari selalu saja ada pemandangan berbeda di Jakarta.

 

Warga ibukota dan media setidaknya sudah kian akrab dengan kehadiran para pegowes itu karena bisa melihat mereka secara langsung di beberapa tempat sepanjang jalan utama di ibukota.

 

Dengan 'jubah' putih bertuliskan "Jangan Rampas Tanah Kami" dan "Presiden SBY Mana Janjimu" itu, kesepuluh pegowes yang didampingi beberapa relawan dan aktivis LSM itu terus bersepeda ke seluruh pelosok Jakarta. Hanya satu tekad dan tujuannya; bertemu SBY. Agar kepada Presidennya mereka bisa sampaikan aspirasi secara langsung bahwa warga Syiah Sampang dengan tegas menolak opsi relokasi, dan sebaliknya minta pulang kembali ke kampung halaman mereka dengan aman dan damai.

 

Ya. Mereka yang sudah 16 hari dalam perjalanan menempuh jarak 850 km itu hanya menginginkan, mendambakan perhatian serius Pemerintah (dalam hal ini terutama SBY) agar benar-benar menjalankan amanahnya sebagai Presiden untuk memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara.

 

Para pegowes itu selaku wakil resmi warga Syiah Sampang, sudah sekian lama merasakan betapa selain tak mudah bagi mereka memperoleh keadilan, tampaknya keinginan mereka untuk kembali pulang ke kampung halaman itu makin lama kian menjadi sesuatu yang teramat mahal harganya untuk mereka bayar.

 

Hal ini tak lain akibat perlakuan Pemkab Sampang, Pemprov Jatim, dan para Kyai intoleran yang tanpa henti berupaya memprovokasi warga Sampang dengan segala cara agar menolak kehadiran warga Syiah hidup berdampingan secara damai di kampung halaman mereka. Akibatnya, warga Syiah yang sebagian besar terdiri dari kaum ibu, anak-anak dan manula itu pun terusir dari rumahnya yang hangus habis dibakar massa, meninggalkan asset mereka yang hancur tanpa ganti rugi, dan selama hampir 10 bulan dipaksa menjadi pengungsi di negeri sendiri.

 

Tak cukup sampai disitu, bahkan pada Kamis, 20 Juni 2013 kemarin, lagi-lagi mereka diusir paksa dengan intimidasi dan kekerasan massa berkedok istighotsah dari tempat pengungsian terakhir mereka di GOR menuju salah satu rusun di Sidoarjo.

 

Kondisi ini sangat membuat shock para pegowes yang terpaksa jauh dari keluarga demi tujuan menyuarakan hak asasi mereka selaku warga negara yang sah di Republik ini. Mereka yang telah kelelahan menempuh perjalanan begitu panjang, kini harus bertambah sedih dengan perlakuan zalim aparat negara atas keluarga mereka di pengungsian. Sementara keinginan mereka untuk bertemu Presiden, selalu dihalang-halangi pihak Setneg dan paspampres dengan alasan yang -bagi para pegowes- terdengar tidak jelas dan tampak cenderung dibuat-buat.

 

Hampir 10 hari di Jakarta, tak terhitung banyaknya lembaga dan instansi terkait telah mereka datangi. Dengan bantuan media, suara dan aksi kemanusiaan mereka bisa terdengar ke seluruh pelosok negeri. Pun ke mata-telinga keluarga mereka yang entah sampai kapan masih saja berstatus pengungsi di Jatim sana.

 

Namun anehnya, semua keriuhan itu seakan tak terdengar dan terlihat justru dari tempat yang sekarang jauh lebih dekat dengan para pegowes, yakni dari balik Istana yang sekarang konon sudah secara resmi dinamai Istana Rakyat itu.

 

Saat ini SBY, Presiden paling toleran sedunia itu, selaku Kepala Negara sungguh berbeda jauh sikapnya dalam 'penyelamatan' martabat warga Syiah yang diinjak-injak preman intoleran ini dengan sikap 'heboh' dan pencitraannya saat upaya 'penggulingan' Anas Urbaningrum dalam rangka 'penyelamatan' partai Demokrat yang kala itu hampir tiap saat selalu muncul di media mengumbar wajah dan statemen dengan gaya tegas dan 'santun' itu. Presiden yang biasanya sensitif dan marah bila dituding peragu dan tidak tegasi ini malah diam seribu bahasa dan ngumpet entah kemana.

 

Tanpa satu pun statemen soal penyelesaiaan tuntas kasus kekerasan atas Syiah Sampang keluar dari mulutnya yang santun dan biasa mengumbar diksi tertata itu. Tak sejenak pun wajahnya yang klimis nan seriusnya muncul di media sekadar untuk bilang: "Stop penzaliman atas warga Syiah Sampang sekarang juga. Hukum dan tindak pelaku intoleransi dengan setimpal, bla.. bla.. bla!" seperti halnya dia dan kader Demokrat biasa berslogan: "Katakan 'Tidak!' pada korupsi, bla.. Bla.. bla."

 

Lebih ironis lagi, ramai kicau di Twitter yang mengabarkan kesaksian bahwa tepat pada hari peristiwa warga Syiah Sampang menjadi korban aksi amuk massa berkedok istighotsah para Kyai intoleran itu terjadi, @SBYudhoyono malah sibuk dan tanpa malu melakukan aksi mention-mentionan dengan si Mbak @MerryRiyana, salah seorang motivator cantik dan beken itu.

 

Padahal hampir tiap hari sejak kedatangan pegowes kemanusiaan Syiah Sampang itu di Jakarta, semua warga Twitland menunggu kicau SBY soal Syiah Sampang. Namun penantian tinggallah penantian. Alih-alih peduli dan berempati terhadap nasib warganya yang dizalimi, SBY malah jumawa, menutup mata, hamya berkicau normatif soal perlunya membentuk karakter bangsa dan berucap selamat ultah Jakarta dengan harapan bisa menjadi rumah yang baik bagi semua. Jika demikian halnya, bukankah sebagaimana Jakarta, tidakkah Sampang juga semestinya layak huni bagi warga asli Sampang sendiri?

 

Banyak kalangan menghujat sikap masa bodoh sang penerima award toleransi itu secara terang-terangan melalui aksi demo di depan Istana maupun aksi 'demo' di media-media sosial. Namun lagi-lagi, pemilik akun @SBYudhoyono itu seakan belum tuntas juga dari masa pertapaan panjangnya.

 

Dan.. Lagi-lagi para pegowes itu, perwakilan resmi pengungsi Syiah itu pun merasa kecewa saat ditolak bertemu pada hari Sabtu, 22 Juni 2013 kemarin dengan alasan SBY tak mau terganggu acara perjamuan makannya menyambut Presiden Timor Leste!

 

Padahal jika saja SBY sudi menemui, para pegowes kemanusiaan korban intoleransi itu hanya ingin sekali menyampaikan beberapa pertanyaan sederhana:

 

1. "Apa arti award toleransi itu bagi Presiden, jika sebagai warga negara masih banyak orang yang bernasib buruk seperti mereka, warga Syiah, yang dibiarkan menjadi korban kezaliman?"

 

2. "Kebanggaan dan pencitraan macam apa yang ingin ditunjukkan Presiden dengan menerima award toleransi itu di mata dunia jika ia hanya diam menyaksikan tindak intoleran dalam negerinya sendiri?"

 

3. "Apa susahnya bagi SBY kerahkan kekuatan TNI dan POLRI, untuk menjamin keamanan dan membebaskan pengungsi Syiah Sampang dari ancaman, intimidasi dan kekerasan massa intoleran untuk kembali ke kampung halaman mereka? Bukankah itu sama mudahnya dengan perintah SBY untuk amankan seluruh POM bensin di Indonesia pra dan pasca pengumuman kenaikan BBM, untuk menjaga aset-aset itu dari amuk massa khususnya mahasiswa?"

 

4. "Mengapa perintah menjamin keamanan warga negara sesuai konstitusi mesti kalah kuat dengan perintah untuk melindungi pamor Presiden dan aneka pencitraan-pencitraan SBY yang sudah jadi kebiasaan lamanya itu?"

 

5. "Mengapa sampai sejauh dan selama ini Presiden tak bersuara sedikitpun terkait kejelasan nasib pengungsi Syiah Sampang yang rumah-rumahnya dibakar, sebagaimana respon cepatnya terhadap peristiwa kebakaran hutan Riau yang asapnya sampai ke Singapura? Adakah ini indikasi bahwa bagi SBY pencitraan itu sedemikian pentingnya sehingga urusan terkait negara tetangga lebih urgen daripada menuntaskan urusan di negeri sendiri?"

 

Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang sementara ini mesti segera SBY jawab. Karena para pegowes bertekad takkan pulang sebelum Presiden bersedia menemui mereka dan dengan tegas mengeluarkan statemen agar warga Syiah Sampang dipulangkan kembali ke tanah kelahirannya dengan jaminan keamanan dari negara sesuai amanah konstitusi.

 

Bila tidak, maka kita semua sebagai warga negara patut berpandangan:

 

1. Sesungguhnya sangat mudah bagi tiap pejabat negara menghentikan beragam tindak intoleran dan kezaliman, kecuali mereka sendiri terlibat dalam kezaliman itu. Seperti itu pulalah yang berlaku bagi SBY dalam kasus pengusiran paksa pengungsi Syiah dan relokasi mereka keluar Sampang. Begitupun dengan Soekarwo, Gubernur Jatim yang juga kader partai Demokrat itu, juga pejabat Pemkab Sampang dan para Kyai penggagas istighotsah salah kaprah itu.

 

2. Betapa sesatnya keputusan pemberi dan penerima award toleransi di AS ini. Karena Presiden yang dianggap berhasil menjaga kondisi toleransi di negaranya, sebaliknya malah kalah telak dan tak bisa berbuat apa-apa saat Republik Indonesia berubah menjadi Republik Massa Intoleran. Dan terbukti nyata bahwa award sesat itu sama sekali tak berpengaruh apa-apa bagi warga negara korban intoleransi.

 

2. Dengan simplifikasi dan bahkan pembohongan publik yang dilakukan pejabat negara, baik Ketua DPR, Menko Polhukkam, pejabat pemprov Jatim maupun pemda Sampang, yang menyatakan relokasi adalah kehendak pengungsi Syiah sendiri dalam surat bertandatangan dan bermaterai, adalah suatu bukti bahwa pejabat negara telah abai terhadap etika sebagai pelayan publik. Dan melalui sikap berkelit yang dibungkus rapi dan berbalut kebohongan, dengan gampangnya abdi rakyat itu tampak ingin cuci tangan dari amanah dan tanggungjawab penuh yang seharusnya mereka ambil.

 

3. Betapa NKRI dan ukhuwwah umat sedang terancam oleh kekuatan-kekuatan pemecah belah bangsa yang terdiri dari gerombolan preman berjubah ulama, yang eksistensi mereka dari hari ke hari kian nyata dengan adanya sikap permisif aparat dan pejabat yang lebih mementingkan dukungan mereka terkait syahwat politik sesaat tapi mengabaikan kemaslahatan jangka panjang bagi rakyat yang dipimpinnya.

 

4. Betapa Pancasila tak lagi sakti karena dengan sengaja telah diabaikan. Padahal sejatinya bangsa Indonesia seluruhnya (baik rakyat maupun pejabat) tanpa kecuali telah terikat kontrak sebagai manusia berketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, spirit persatuan, prinsip musyawarah-mufakat dalam kebijaksanaan dan semestinya pula meneguhi upaya terlaksananya pengamalan nilai keadilan-sosial di tengah masyarakat.

 

5. Dengan adanya konspirasi aparat negara dan preman intoleran sehingga terjadi peristiwa pengusiran paksa warga Syiah Sampang dari kampung halaman mereka dan pengungsian itu, betapa prinsip Bhinneka Tunggal Ika kehilangan ruhnya karena diacuhkan justru oleh seorang Kepala Negara dan pejabat-pejabat kunci di Republik ini.

 

Maka SBY selaku Kepala Negara sudah semestinya wajib tahu dan peduli bahwa tragedi kejahatan terhadap warga Syiah Sampang setidaknya telah menyimpan luka-luka sebagai berikut:

 

1) Diskriminasi hukum terhadap warga Syiah Sampang,

2) Pembiaran terhadap aksi-aksi provokasi aparat dan para Kyai intoleran,

3) Pengusiran warga Syiah Sampang dari kampung halaman mereka,

4) Pembakaran dan perusakan rumah, ladang dan ternak warga Syiah Sampang,

5) Pembunuhan dan penyerangan terencana,

6) Penghadangan remaja-remaja yang akan bersekolah keluar daerah Sampang,

7) Penghentian bantuan kemanusiaan yang sering dilakukan disertai dengan ancaman pengusiran,

8) Intimidasi terhadap relawan-relawan pendamping pengungsi,

9) Proses peradilan pelaku dan otak peristiwa Sampang 1 dan 2 yang mengabaikan bukti-bukti dan saksi dalam kasus penyerangan 1 dan 2 itu, hal sama juga terjadi dalam persidangan Tajul Muluk,

 

10) Keterlibatan Bupati (saat itu) dalam aksi provokasi dan ujaran kebencian,

 

11) Pemutarbalikan fakta terkait relokasi yang dipaksakan,

 

12) Masuknya oknum-oknum intoleran berjubah kyai yang melakukan tindakan tidak menyenangkan seperti mencaci-maki dan melontarkan kalimat-kalimat penghinaan di muka umum seperti "kafir," "sesat," "layak dibunuh" berulang kali kepada para penghuni GOR dan ancaman pengusiran dari Madura, sebelum pengungsi akhirnya direlokasi paksa ke Sidoarjo

 

13) Dugaan korupsi terhadap anggaran bantuan kemanusiaan utk para pengungsi oleh pejabat dinas sosial dan instansi terkait lainnya,

 

14) Tindakan tidak manusiawi dan tidak pancasilais Wakil Bupati yang melakukan sujud syukur di depan massa intoleran sebagai ekspresi kegembiraan atas pengusiran dan evakuasi paksa para pengungsi di depan GOR, sesaat setelah semua pengungsi dan barang-barang mereka diangkut keluar Sampang

 

15) Semua pernyataan eksplisit dan implisit para pejabat di semua level, terkesan lebih memihak para penyerang dan oknum-oknum yang menebarkan kebencian sektarian, daripada pembelaan terhadap korban

 

16) Pengabaian pemerintah terhadap kehendak 10 pegowes Sampang yang mewakili rekan-rekan pengungsi untuk mencari keadilan dengan bertemu dan mengadukan kelanjutan nasib mereka kepada SBY di Jakarta

 

Dan lebih dari itu, bila tindak intoleran dan pelanggaran HAM ini tetap didiamkan tanpa ada solusi jelas dan permanen, maka inilah yang akan menjadi preseden buruk, fakta tambahan tentang terjadinya pengkhianatan kita semua sebagai bangsa yang mengklaim diri sebagai penjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan di mata dunia namun justru menjadi pelaku utama tindak penzaliman dan pengamal perilaku anti kemanusiaan terhadap sesama anak bangsa sendiri hanya gara-gara perbedaan keyakinan.

 

Esharachman Yudhi di Berita Protes