Pemindahan paksa atau relokasi 162 penganut Syiah dari GOR Sampang ke Sidoardjo hanya karena perbedaan paham keagamaan di Sampang, Madura, disayangkan berbagai kalangan. Karena semestinya masalah itu dapat diselesaikan dengan jalan islah dan bukannya relokasi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Jumat (21/6). Mengatakan hal tersebut. Menurut Din, jalan islah akan mendidik masyarakt untuk mengembangkan tasamuh atau toleransi dalam berbeda paham keagamaan. Karena hakikat Islam adalah hanafiyat samhah yakni berlapang dada dalam berkeyakinan.

"Yang paling penting dan baik dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan rekonsiliasi atau islah. Kepada para ulama dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya islah ini," ujarnya.

Din menyayangkan jalan keluar dengan merelokasi karena hal itu bukan solusi. Dalam perspektif konstitusi, rakyat warga negara memiliki hak untuk menetap di mana saja di wilayah Tanah Air, apalagi di tanah kelahirannya.

"Memindahkan mereka secara sepihak dan terpaksa adalah pengabaian dan pengingkaran terhadap prinsip konstitusi tadi. Seyogianya pemerintah mencari solusi yang berkeadilan. Walaupun warga Syiah berbeda keyakinan dan paham keagamaan dengan mayoritas penduduk, mereka adalah warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lain," papar Din

Namun sayang nasi sudah menjadi bubur. Sejak awal kasus, pemkab Sampang, pemprov Jatim maupun pusat sekalipun
tuli dengan hak konstitusi warga Negara. Bukan melindungi warganya malah memindahkan tanpa ada kepastian sampai kapan. Negara abai dan gagal dalam melindungi warganya.

(islamtimes)