Pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati, mengungkapkan antara kenaikan bahan bakar minyak atau BBM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sesungguhnya tidak ada hubungannya. Sebab BBM naik atau tidak, membantu rakyat miskin itu sudah menjadi kewajiban negara sebagaimana diamanahkan UUD 45.

 
"Kenapa harus BLSM, padahal dampak kenaikan BBM sendiri tidak sementara dan berkelanjutan. Kompensasi kenaikan BBM mestinya bukan dengan skema pemberian BLSM," ujarnya dalam diskusi bertema Kenaikan BBM dan BLSM, di Jakarta, Sabtu (1/6/13).

 
Menurut Enny, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan yang bersifat produktif, seperti pembiayaan dalam bentuk pinjaman lunak untuk usaha, atau pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

 
"Kami menolak keras BLSM, kalau kita hitung aja ya, 15,5 juta rumah tangga miskin dikali 150.000 rupiah, dikali lima bulan, sama dengan 11,6 triliun rupiah. Belum yang PKH (Program Keluarga Harapan), BSM (Bantuan Siswa Miskin), dan Raskin (Beras untuk rakyat miskin). Ini seperti gerimis, tidak akan ada bekasnya," ujar Enny.
(Islam Times)

Pemberian BLSM, tambahnya, juga berpotensi memunculkan moral hazard dan bisa berdampak pada kericuhan di masyarakat karena data rumah tangga miskin yang berhak menerima BLSM belum diperbarui. 

"Data terakhir data PPLS 2011, setelah itu tidak ada lagi. Persis naik atau turunnya itu berapa, tidak ada data yang valid. Ini bisa menimbulkan moral hazard, seperti BLT dulu," kata Enny