Setelah bubarnya koalisi pemerintahan Kanan-Tengah, Belanda kemungkinan mengajukan usulan yang paling bersemangat yang ditujukan untuk Muslim dan imigran lainnya.

Usulan ini dianggap dapat memperhalus sikap anti-imigran pemerintah Belanda. Larangan memakai cadar kecil kemungkinan untuk terus diusulkan di parlemen setelah pemerintah runtuh akhir pekan lalu.

Koalisi Liberal minoritas-Kristen Demokrat yang beraliansi dengan Geert Wilders—Freedom Party (PVV)—tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemotongan anggaran. Pemilihan umum selanjutnya akan dilakukan pada 12 September mendatang.
Sebagai balasan atas dukungan Wilders di parlemen, pemerintah telah mengusulkan sejumlah undang-undang, termasuk larangan cadar dan kewarganegaraan ganda.

Jika terlihat jelas bahwa tidak ada lagi mayoritas parlemen yang mendukung usulan tersebut, usulan dapat saja dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Maurits Berger, seorang profesor kontemporer Islam di Universitas Leiden.

"Kebijakan ini didorong oleh PVV, tetapi juga oleh pemerintah ini untuk menjaga hubungan mereka dengan PVV. Mereka telah mengubah Belanda menjadi paria," kata Berger. "Pelarangan cadar hanya warisan dari PVV. Cadar dan kewarganegaraan ganda merupakan usulan yang belum benar-benar dipikirkan."

Menurut sumber partai Demokrat Kristen, mereka tidak akan lagi mendukung usulan untuk melarang kewarganegaraan ganda. Harian Belanda, De Volkskrant, juga menyebut partai ini merasa gelisah dengan pelarangan cadar.

Sementara partai-partai oposisi, termasuk Labor, Democrats 66 dan GreenLeft, telah menentang usulan pelarangan cadar dan kewarganegaraan ganda. Usulan tersebut bisa saja tak didukung oleh mayoritas di parlemen jika Demokrat Kristen tidak mendukung mereka.
Sikap keras Wilders terhadap imigran, khususnya umat Islam dan baru-baru ini terhadap Polandia, telah menjadi bumerang bagi Belanda.(abna)