Berlanjutnya gelombang protes rakyat Pakistan menentang pembantaian muslim Syiah di kota Quetta di pusat Balochistan memaksa Perdana Menteri negara itu membubarkan pemerintahan wilayah tersebut.

Fars News, Senin (14/1) melaporkan, Raja Pervez Ashraf, PM Pakistan yang berkunjung ke kota Quetta untuk melakukan inspeksi terkait instabilitas di kawasan tersebut, bertemu dengan sejumlah pemimpin muslim Syiah di sebuah masjid dekat lokasi pengeboman. 

Dalam pertemuan itu, PM Pakistan sepakat untuk membubarkan pemerintahan wilayah Balochistan.

Setelah mencapai kesepakatan dengan PM Pakistan, para demonstran menguburkan jasad korban pemboman di Quetta dan mengakhiri aksinya.

Akan tetapi, Qayyum Changezi, pemimpin warga Syiah Pakistan mengatakan, "Sebelum pengumuman resmi terkait keputusan itu dipublikasikan, jasad-jasad ini tidak akan kami kebumikan."

Berdasarkan instruksi PM Pakistan, Nawab Aslam Raisani, Chief Minister wilayah Balochistan digeser dari posisinya dan digantikan oleh Zulfiqar Magsi, gubernur Balochistan yang bertanggungjawab mengelola wilayah tersebut.

Dengan terpilihnya Magsi sebagai pejabat sementara Balochistan, selama dua bulan wilayah ini akan dikelola dengan sistem kegubernuran.

Menurut Undang-undang Dasar Pakistan, dalam kondisi darurat pengelolaan setiap wilayah setara provinsi di negara itu akan diserahkan kepada gubernur, dan pasukan khusus yang bertanggungjawab menjaga keamanan wilayah tersebut.

Selain itu, sebagian elemen militer negara berada langsung di bawah kontrol gubernur.

Mengingat ketidakmampuan pihak kepolisian menjaga stabilitas di kota Quetta, dan desakan warga Syiah terkait pengalihan tugas menjaga keamanan kepada tentara, PM Pakistan memberikan wewenang penuh kepada pasukan khusus Rangers dan penjaga perbatasan F.C yang merupakan bagian dari militer Pakistan dengan maksud mengidentifikasi serta melumpuhkan teroris. (IRIB Indonesia)